Jakarta – Beberapa Direktur Politeknik Negeri di Indonesia mengajukan ide untuk mendirikan Politeknik University. Sebagai sebuah entitas baru dalam dunia pendidikan tinggi di negara ini.

Pendapat ini disampaikan dalam sebuah pertemuan yang melibatkan 49 Direktur Politeknik Negeri di Indonesia bersama perwakilan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) barubaru ini. Rekomendasi ini muncul berdasarkan pengalaman di lapangan, di mana ada politeknik yang telah menawarkan program dari tingkatan sarjana hingga doktoral, seperti Politeknik Negeri Bali (PNB) dan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS).

“Secara keseluruhan, kegiatan di politeknik sudah mencapai 80 persen berupa praktik umum, namun sebutan yang digunakan masih politeknik. Saat ini sudah ada politeknik yang menyelenggarakan program D4, bahkan S3,” ujar Mohammad Nurdin, Direktur Politeknik Manufaktur Bandung untuk periode 20202024, dalam pernyataan di Jakarta pada hari Senin.

Nurdin percaya bahwa ini adalah topik yang perlu dibahas lebih lanjut sehubungan dengan peraturan dan regulasi, agar Politeknik Negeri di Indonesia dapat berkembang di masa yang akan datang. Menanggapi saran ini, Khairul Munadi, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek RI, menyarankan agar perencanaan usulan ini diteliti lebih mendalam. Ia menekankan betapa pentingnya memperkuat ekosistem pendidikan tinggi vokasi untuk mencapai transformasi di lingkup politeknik.

“Pendidikan vokasi seharusnya tidak hanya relevan terhadap kebutuhan industri, tetapi juga mampu menjadi solusi bagi tantangan yang dihadapi masyarakat dan memenuhi kebutuhan pembangunan nasional,” ungkapnya.

Selain itu, masih ada isu lain yang penting untuk didiskusikan, yaitu mengenai transformasi kelembagaan politeknik yang meliputi perubahan status dari satuan kerja (Satker) menjadi Badan Layanan Umum (BLU) dan kemudian menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH). Khairul berpendapat bahwa otonomi akademik, pengembangan SDM, dan aspek keuangan adalah halhal penting yang perlu fleksibilitas untuk mendukung perkembangan politeknik di masa depan.

“Otonomi tidak berarti menghilangkan tanggung jawab negara dalam pembiayaan, tetapi memberikan kesempatan kepada politeknik untuk lebih mandiri, termasuk dalam mencari dana yang dapat mendukung inovasi dan pengembangan akademik,” jelasnya Pttogel.

Selain perubahan kelembagaan dan sumber daya, Khairul menekankan bahwa perlu ada rebranding pendidikan tinggi vokasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang lebih baik untuk meningkatkan daya tarik politeknik sebagai pilihan utama bagi generasi muda di Indonesia.

“Selain menangani transformasi kelembagaan, kita juga harus melakukan rebranding untuk dapat melacak bakatbakat muda. Selama ini dalam penerimaan mahasiswa, banyak yang memilih universitas sebagai pilihan utama. Padahal, jika dilihat dari minat dan potensi mereka, pendidikan vokasi lebih sesuai,” jelas Khairul.

Oleh karena itu, Kemdiktisaintek akan bentuk tim untuk mempercepat transformasi kelembagaan politeknik yang terdiri dari berbagai pihak yang berkepentingan. Tim ini akan bertugas untuk menganalisa usulan konkret dan menyusun rencana pengembangan yang lebih terarah guna memperkuat peran politeknik dalam ekosistem pendidikan tinggi di Indonesia.